PERKEMBANGAN POLITIK PADA MASA REFORMASI

PERKEMBANGAN POLITIK MASA REFORMASI

BJ HABIBIE

Di bidang politik dan pemerintahan, masa pemerintahan habibie dimulai dengan membentuk formatur kabinet untuk membantu tugas presiden menjalankan pemerintahan. Program dan Kebijakan Pemerintahan

a.              Kebijakan Desentralisasi

Salah satu program penting pemerintahan habibie adalah desentralisasi pemeintahan pada tahun 1999. Dengan di canangkannya  desentralisasi pemerintaahan tersebut  indonesia telah meletakkan landasan bagi proses kemandirian masyarakat sekaligus menghadapi tantangan untuk mendapatkan hasil seperti diamanatkan pada pembukaan UUD 1945. Desentralisasi membawa tuntutan akan menyerahkan tanggung jawab kewenangan dan pengambilan keputusan pada daerah. Proses desentralisasi masih memerlukan banyak kebaikan untuk merendam dampak negatifnya akibat kurangnya pemahaman akan desentralisasi itu sendiri.

b.              Kebijakan yang Berkaitan Dengan Timor Timur

Kejadian penting pada masa pemerintahan habibie adalah keputusannya mengizikan timor timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan perpisahannya wilayah tersebut dari indonesia pada oktober 1999. Keputusan tersebut terbukti tidak populer dimata masyarakat sehingga saat inipun  masa pemerintahan habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah republik indonesia, karena telah menyebabkan lepasnya wilayah yang merupakan bagian dari kedaulatan RI.

c.              Program Pelaksanaan Pemilu

Agenda politik lainnya yang harus dilakukan pemerintahan habibie adalah penyelenggaraan pemilihan umum. Sesuai dengan rencana,pemilu pemilu dilaksanakan pada tanggal 7 juni 1999 dan di ikuti oleh 48 partai politik. Dilihat dari jumlah partai pemilu, pemilu tahun 1999 jelas lebih demokratis di bandingkan pemilu-pemilu masa orba. Dengan demikian proses demokratis sudah tercemin dalam pemilu 1999.

KH ABDUR RAHMAN WAHID

Kondisi politik indonesia masa pemerintahan abdurrahman wahib di warnai dengan terjadinya beragama konflik kepentinga,baik antara pemerintahan dan parlemen, antara sesama anggota karbinet,antara para menteri dan para birokrat, maupun antara pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Puncak ketegangan politik di pusat adalah ketika terjadinya komflik antara presiden abdurrahman wahib dengan parlemen,terkait dengan pernyataan-pernyataan politik presiden yang dinilai terlalu melecehkan parlemen dan adanya dugaan keterlibatan presiden dalam kasus dana bulog atau "Bulog Gate"

MEGAWATI

Megawati menamakan kabinet dengan kabinet gotong royong . kabinet ini di lantik pada tahun 2001 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2004.

·         Program dan Kebijakan Pemerintahan

Megawati dilantik di tengah harapan akan membawa perubahankepada indonesia karena merupakan putri presiden pertama soekarno. Meski ekonomi indonesia mengalami banyak perbaikan,seperti nilai tukar rupiah yang lebih stabil, namun indonesia pada masa pemrintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.

·         Program Pelaksanaan Pemilu 2004

Jika sebelumnya pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui mekanisme MPR/DPR maka sejak 2004 mekanismenya kemudian mengalami perubahan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pada 2004 indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung. Pemilihan umum secara indonesia tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih presiden secara langsung.

SBY

a.          Maslah Keamanan Dalam Negeri

·         Penyelesaian Masalah Aceh Setelah berada dalam komflik yang berkepanjangan, akhirnya melalui serangkaian proses perundingan yang panjang, pemerintahan mencapai kesepakatan damai dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) pada 15 agustus 2005 di helsinki. Terlepas dari reaksi negatif yang sempat muncul. Penyelesaian undang-undang pemeritahan aceh pada bulan agustus 2006 menjadi bukti pelaksanaan kesepahaman damai yang di tanda tangani di helsiki.

·         Konflik Poso Permasalahan keamanan di tingkat lokal lainya adalah konflik di poso. Latar belakang terjadinya konflik poso sangat beragam, mulai dari isu SARA (suku,agama,ras dan antar kelompok), kesenjangan dalam politik dan pemerintahan,sosial-ekonomi,dari konflik ini sangat besar.

·         Isu Terorisme Terkait dengan pemasalahan keamanan dalam negeri meskipun beberapa pelaku utama dan pelaku pendukung terorisme di indonesia berhasil di tangkap seperti Dr.azahari dan Nordin M. Top tetapi dalam perkembanganya dpemerintahan masih terus di sibukkan denga munculnya pelaku-pelaku terorisme baru yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh wilayah indonesia,bahkan juga di luar negeri.

b.         Pelaksanaan Pemerintahan Dalam Negeri

 Dalam hal pelaksanaan pemerintahan dalam negeri,pemerintahan yudhoyono-kalla mencatat prestasi dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Sejak bulan juni 2005 hingga februari 2007 tercatat telah ada 15 provinsi, 185 kabupaten dan 100 kota telah menyelenggarakan pilkada.

c.          Desentralisasi dan Otonomi Daerah

 Berkaitan dengan pusat-daerah pemerintahan di akhir tahun 2006 pernah mengeluarkan kebijakan yang kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat . kebijakan itu adalah soal tunjangan dana komunikasi intensif dan dana operasional yang di berikan kepada anggota DPRD di seluruh indonesia.